MEDAN - Keputusan PSMS Medan berlaga di dua kompetisi baik Indonesian Premier League (IPL) dan Indonesian Super League (ISL) benar-benar menunjukkan inkonsistensi. Menjejakkan kaki di dua kompetisi yang bersebrangan tentu bukan sebuah keputusan yang apik.
Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, kembali menegaskan status IPL sebagai liga resmi di bawah naungan PSSI dalam temu pers saat menyaksikan laga perdana Ayam Kinantan asuhan M Khaidir kontra Persebaya Surabaya di Stadion Teladan Medan, tadi malam. "Saya hanya ingin menjelaskan Ketua Umum PSSI hanya satu, yakni Djohar Arifin Husin. Karena itu, kompetisi IPL yang sah berada di bawah naungan PSSI. Kalau ada orang lain yang menyelenggarakan di luar, itu tidak sah. Tidak masalah walaupun 17 klub yang awalnya setuju kini berkurang jadi 13 klub. Kita hanya mau mengurus klub yang mau diurus," ujarnya tegas.
Bak berkepribadian ganda, PSMS memenuhi keputusan PSSI ikut liga legal dan juga membelot ke kompetisi ilegal (ISL) dengan tim yang sudah dipersiapkan sejak lama di bawah asuhan Raja Isa, Suharto, Roekinoy, dan Sugiar. "Terbukti PSMS sudah hadir di kompetisi IPL. Kalau ada tim lain yang di luar tim ini, itu urusan klub PSMS. Pemilik PSMS yang sah itu 40 klub anggotanya. Kalau ada yang bawa nama psms lain, bukan PSSI yang menghukum, tapi diserahkan ke PSMS sendiri," ujarnya didampingi Ketua Umum PSSI Sumut, Darwin Syamsul, dan Freddy Hutabarat selaku Pelaksana Teknis atau CEO.
Melihat kondisi PSMS yang tidak menentu, Djohar tanpa sungkan menuding Idris (Pelaksana Teknis PSMS lainnya) sebagai penyebab. Sebelumnya, Idris menolak kerjasama dengan konsorsium dan mengarahkan Osas Saha berkiprah di ISL. "Pemilik PSMS itu klub, bukan Idris yang seakan-akan bertindak Psms itu miliknya. Sebagai mantan pemain PSMS, saya heran. Siapa Idris ini? Kok bisa dia membawa PSMS sesuka hati tanpa ada izin dari klub anggotanya," tuding Djohar berharap dualisme ini segera diselesaikan klub-klub pemilik PSMS.
"Perlu masukan klub-klub kepada Walikota Rahudman Harahap yang juga Ketua Umum PSMS. Selama ini, dia dapat informasi dari satu pihak dan karenanya klub-klub harus pro aktif," lanjut Djohar lagi.
Lalu bagaimana dengan nasib pemain yang memilih berlaga di kompetisi di luar IPL? "Statuta mengatur itu. Kalau pun ada hukuman nanti mungkin lebih ke klub. Karena pemain kan hanya korban, mereka hanya bermain," pungkasnya.
Di sisi lain, beredar kabar pengurus PSMS yang dikomandoi Idris tengah melakukan manuver dengan mengundang 40 klub anggotanya untuk membicarakan kesinambungan PT PSMS pada 29 November nanti. Uniknya, Idris tidak punya kapasitas di PT PSMS.
Sebelumnya, Idris mengaku pihaknya telah memilih membawa PSMS ke ISL dengan alasan konsorsium tidak menyediakan dana yang diminta. Karena itu, Idris juga mengaku tidak ada kepastian dan jaminan keuangan dengan konsorsium.
Sementara itu, salah satu petinggi konsorisum justru membantah keras. Menurut Widjajanto, mantan CEO Liga Primer Indonesia (LPI) yang mengantarkan merger Bintang Medan dengan PSMS, pencairan dana untuk PSMS sudah siap Rp15 miliar. "Tapi kita tak mungkin bisa mencairkan dana seenaknya saja, harus ada laporan dan pengajuan. Sampai saat ini, pihak PSMS termasuk Idris belum mengajukan anggaran secara resmi. Hanya minta secara lisan. Tak mungkin bisa seperti itu," kepada Waspada Online Widjajanto menegaskan dengan heran karena menyayangkan cara manajamen yang dilakukan oleh pihak Idris selama ini.
No comments:
Post a Comment